Skip to content

Sikap Warga PerumTAS Terbelah

April 26, 2007

Sikap warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang datang berunjuk rasa di Jakarta, terbelah. Perbedaan sikap ini setelah pemerintah mengeluarkan keputusan baru tentang mekanisme ganti rugi. Sebagian warga tetap menuntut pembayaran ganti rugi secara tunai 100 persen. Sebagian lagi mengikuti keputusan baru yang muncul setelah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian mengemuka dalam pertemuan para warga korban lumpur Sidoarjo ini di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (25-04-2007).

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Kodradi yang menemui warga Perumtas, tadi pagi, berupaya menjelaskan secara detail prosedur pembayaran yang akan diterima warga korban lumpur ini. Termasuk di antaranya, kelanjutan cicilan mereka di BTN yang tidak perlu dilunasi. Kodradi juga menjamin sertifikat rumah warga akan disimpan di BTN dan tidak akan diserahkan ke pihak Lapindo, hingga sisa pembayaran dilunasi.

Menanggapi penjelasan ini, sikap warga perumtas terbelah antara pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju tetap meminta pemerintah yang menalangi sisa 80 persen. Dengan begitu, warga tidak perlu dipusingkan dengan mekanisme pembayaran cicilan. Sedangkan warga yang setuju menilai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah cukup memuaskan. Mereka bisa membeli rumah baru, sementara kredit yang tersisa dihapus.

Sejak awal warga Perumutas meminta uang ganti rugi dengan cara cash and carry dari PT Lapindo Brantas. Mereka pun melakukan berbagai aksi, termasuk memblokade Jalan Raya Porong. Aksi ini menimbulkan kemacetan luar biasa, karena jalan tersebut satu-satunya yang tersisa setelah jalan tol tertutup lumpur.

Merasa tuntutan tidak digubris, sebagian warga Perumtas datang ke Jakarta. Polisi sempat mencoba menahan upaya warga ini, sehingga mereka datang ke Jakarta dengan cara sembunyi-sembunyi. Warga menolak skema ganti rugi yang ditawarkan Lapindo, yaitu membayar 20 persen uang muka dan 80 persen sisanya dicicil selama dua tahun. Warga tetap meminta cara cash and carry. Lapindo juga meminta sertifikat rumah. Dua hal ini tidak menemukan titik temu.

Di Jakarta, warga korban lumpur bertekad mengadukan hal tersebut kepada Presiden Yudhoyono. Namun, upaya mereka tidak langsung berhasil. Hampir sepuluh hari, mereka terpaksa tidur di sekitar Tugu Proklamasi yang menjadi simbol bangsa ini lepas dari penjajahan. Namun, perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Pada Selasa kemarin malam, perwakilan warga Perumtas diterima Presiden Yudhoyono di Istana Negara. Pertemuan ini difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Dalam pertemuan itu disepakati, pembayaran tetap dilakukan dengan cara dicicil. Uang muka diberikan 20 persen dan 80 persen sisanya dicicil, namun dipercepat menjadi satu tahun. Warga juga tidak perlu menebus sertifikat tanah di bank. Warga juga tidak diwajibkan untuk membayar cicilan sisa kredit, sisa bunga dan pembayaran denda kredit pemilikan rumah (KPR). Percepatan pembayaran uang ganti rugi dari dua tahun menjadi satu tahun tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Sebab, menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dana untuk membayar warga Perumtas menjadi tanggung jawab Lapindo. (BEY) Metrotvnews.com, Jakarta.

From → Opini

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: